Bekasi – Jaksa Agung ST Burhanudin bersama Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman memimpin panen raya padi dalam rangka Program Jaksa Mandiri Pangan di Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (19/8/2025).
Program ini merupakan kolaborasi antara Kejaksaan RI, Kementerian Pertanian, Perum Bulog, PT Pupuk Indonesia (Persero), Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta Pemkab Bekasi. Tujuannya mendukung visi Presiden RI Prabowo Subianto melalui Asta Cita menuju swasembada pangan nasional.
“Atas nama pribadi maupun institusi Kejaksaan, saya menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pertanian, Pemkab Bekasi, serta seluruh pihak yang bersinergi dalam Program Jaksa Mandiri Pangan,” ujar Jaksa Agung.
Lahan yang digunakan dalam program ini merupakan aset rampasan negara seluas tujuh hektare yang dikelola kelompok tani setempat dengan dukungan pupuk dari PT Pupuk Indonesia. Dari lahan tersebut, panen padi mencapai rata-rata tujuh ton per hektare.
Seluruh hasil panen diserap Perum Bulog sesuai harga acuan pemerintah, yakni Rp6.500 per kilogram. Secara nasional, Kejaksaan telah mengelola 414 bidang tanah rampasan dengan luas lebih dari 330 hektare, yang diproyeksikan mampu menghasilkan 1.650 ton padi setiap musim.
Dalam pelaksanaannya, Kejaksaan berperan sebagai koordinator lahan, Kementerian Pertanian menyiapkan bibit dan sarana produksi, PT Pupuk Indonesia menjamin ketersediaan pupuk, sementara Perum Bulog menyerap gabah hasil panen.
“Kolaborasi ini menegaskan komitmen bersama untuk menyejahterakan petani sekaligus mewujudkan swasembada pangan menuju Indonesia Maju. Mari kita wujudkan kedaulatan pangan demi visi Indonesia Emas 2045,” tegas Jaksa Agung.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menambahkan, dukungan kejaksaan terbukti mempercepat berbagai program, mulai dari tender, distribusi pupuk, hingga cetak sawah. Program cetak sawah bahkan telah diapresiasi oleh FAO dan Kementerian Pertanian Amerika Serikat.
“Data BPS menunjukkan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian mencapai 10,55 persen, angka tertinggi dalam sejarah. Capaian ini lahir berkat kebijakan tepat, sinergi kuat, dan dukungan dari semua pihak, khususnya Kejaksaan,” ujar Mentan.
